Satu dari segelintir mantan elite Partai Komunis Cina telah menjalani pemeriksaan atas tuduhan melakukan korupsi. Zhou Yongkang, 71 tahun, yang dijuluki "Kamerad" oleh media milik pemerintah Cina, menjalani pemeriksaan oleh badan antikorupsi Negeri Tirai Bambu.

Selain mantan pengurus partai, Zhou juga mantan Menteri Keamanan Cina. Ia dituding melakukan korupsi saat duduk di jajaran elite partai dan menjadi pejabat pemerintah. China Morning Post dalam pemberitaannya, Selasa, 29 Juli 2014, menyatakan langkah pemerintahan Xi Jinping menyeret tokoh senior dalam kasus korupsi baru pertama kali ini terjadi.

Dalam beberapa dekade sebelumnya, menjerat para elite partai dalam kasus korupsi merupakan hal tabu. Zhou merupakan pejabat tersenior Cina yang pernah dijerat dalam kasus korupsi di sepanjang era modern Cina. Penjeratan ini diyakini akan memberikan dampak besar bagi negara itu.

The New York Times, Selasa, 29 Juli 2014, memberitakan, Zhou telah memperkaya keluarganya saat menjabat di pemerintah dengan menerima suap dari perusahaan-perusahaan minyak dan gas. Anak laki-laki Zhou, ipar, dan besannya memiliki aset senilai US$ 160 juta. Kasus Zhou ini telah mengakhiri aturan tak tertulis bahwa petinggi Komite Pengurus Revolusi Budaya dan Politbiro tidak boleh dihukum untuk kasus ekonomi dan kejahatan sosial. Alasannya, demi keutuhan partai.

Jerat korupsi yang dililitkan kepada Zhou dianggap sebagai suatu kejutan dari Presiden Xi Jinping dalam pemberantasan korupsi. Menurut Direktur Institusi Kebijakan Cina dari University of Nottingham di Inggris, Steve Tsang, kebijakan Xin Jinpiang merupakan hal yang hebat. "Mengakhiri konvensi tentang anggota Komite Pelaksana Politbiro tak tersentuh hukum atas tindakan kriminal yang dilakukannya," kata Steve Tsang.

ebuah panel Partai Komunis Cina yang bertugas melaksanakan reformasi telah mengadakan pertemuan pertama dengan melibatkan empat pejabat tinggi, Kamis 23 Januari 2014. Panel yang dibentuk November lalu, akan melaksanakan reformasi pada korupsi, reformasi tanah, pasar, dan finansial.

Presiden Xi Jinping akan memimpin panel reformasi Cina tersebut. Tiga anggota panel berasal dari panitia kerja Politbiro yaitu Perdana Menteri Li Keqiang, Kepala Propaganda Liu Yunshan, dan Wakil Perdana Menteri Zhang Gaoli yang ditunjuk Wakil Ketua Panel.

Pembentukan kelompok ini diumumkan setelah Sidang Pleno Ketiga Partai Komunis pada bulan November, sebuah pertemuan partai untuk menetapkan kebijakan untuk jangka lima tahun mereka. Beberapa langkah reformasi di antaranya: penghapusan jaringan yang luas Cina kamp kerja paksa dan melonggarnya kontroversial kebijakan satu anak yang ada sejak 1980-an .

Tetapi pada saat yang sama, para pemimpin baru Cina ini jusru menghukum aktivis yang bersuara keras tentang kebijakan pemerintah. Pemerintah memperketat kontrol atas kebebasan berekspresi dan menahan puluhan aktivis sejak Xi mengambil alih kekuasaan pada akhir 2012.

Ilham Tohti, seorang akademisi yang vokal mengkritik perlakuan pemerintah Cina terhadap sebagian besar Muslim Uighur minoritas ditahan. Xu Zhiyong, seorang pengacara hak asasi manusia terkemuka, diadili di Beijing pada Rabu karena terlibat dalam protes menyerukan pejabat untuk mengungkapkan aset mereka. Jaksa mendakwa dengan ancaman hukuman lima tahun.

Menurut surat kabar Global Times milik negara, panel reformasi baru memiliki 19 anggota dan akan mempunyai enam gugus tugas yang ditujukan memperkuat sistem ekonomi dan ekologi, demokrasi, dan supremasi hukum, budaya, dan sistem sosial.